Sawit di Indonesia dan Malaysia: Perhatian Pemerintah dan Harganya yang Berbeda

 

Sawit di tapal batas Malindo: emas hijau. Dokumentasi: Penulis.

Pada titik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, perbedaan dalam pengelolaan industri kelapa sawit menjadi jelas terlihat. 

Malaysia, yang berhasil mengelola industri ini dengan lebih cerdas, memberikan dampak positif yang lebih merata bagi masyarakatnya, termasuk para petani sawit. 

Sawit di Malaysia untuk kemakmuran rakyat

Kenaikan produksi kelapa sawit di Malaysia tidak hanya meningkatkan ekonomi negara tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani sawit dengan harga jual yang lebih tinggi.

Di Tebedu, Malaysia, contohnya, masyarakat lokal merasakan manfaat langsung dari industri kelapa sawit yang terorganisir baik. Sebaliknya, di Entikong, Indonesia, situasinya berbeda dengan masalah yang dihadapi petani sawit akibat pengelolaan yang kurang optimal dan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan mereka. 

Perbedaan harga jual tandan buah segar (TBS) sawit di Entikong yang lebih rendah dibandingkan di Tebedu juga mencerminkan ketidakmerataan dalam manfaat industri ini di kedua negara.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelapa sawit dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah setempat. Sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, baik Indonesia maupun Malaysia memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola industri ini secara bijaksana.

Indonesia, sebagai salah satu produsen utama kelapa sawit global, memiliki tantangan besar dalam mengelola industri ini secara berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan petani serta keberlanjutan lingkungan. 

Kebijakan yang lebih cerdas dan terfokus sangat diperlukan untuk mengoptimalkan potensi industri kelapa sawit secara merata dan berkelanjutan bagi masyarakat, sambil tetap menjaga keseimbangan alam dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Keberlanjutan ekonomi untuk rakyat harus jadi fokus utama

Pertama-tama, kebijakan yang cerdas harus memprioritaskan perlindungan terhadap lingkungan. Hutan-hutan tropis, habitat satwa liar, dan tanah gambut di Indonesia rentan terhadap konversi menjadi kebun kelapa sawit. 

Penyusunan dan penerapan regulasi yang ketat mengenai izin perkebunan serta zonasi yang tepat untuk pengembangan kelapa sawit sangat penting untuk meminimalkan kerusakan lingkungan.

Keberlanjutan ekonomi harus menjadi fokus utama. Program dukungan dan pembinaan untuk petani kelapa sawit perlu ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Dukungan dapat dilakukan melalui penyediaan akses terhadap teknologi pertanian yang modern, pelatihan dalam praktik pertanian berkelanjutan, serta dukungan finansial untuk meningkatkan infrastruktur dan akses pasar bagi petani kecil.

Aspek keadilan sosial juga harus dipertimbangkan dalam kebijakan yang diterapkan. Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah adat mereka harus dijamin, termasuk dalam konteks pengembangan perkebunan kelapa sawit. Partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan sumber daya harus didorong, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat secara adil dari industri ini.

Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam industri kelapa sawit perlu ditingkatkan. Pemerintah harus memastikan bahwa praktik-praktik yang ramah lingkungan dan sosial dipatuhi secara ketat oleh perusahaan perkebunan. Pelaporan yang jelas dan terbuka mengenai kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi perusahaan menjadi kunci untuk memastikan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Dengan menerapkan kebijakan yang cerdas dan holistik ini, Indonesia dapat mengubah citra industri kelapa sawit dari penyebab kerusakan lingkungan menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Upaya mengubah tantangan menjadi peluang ini tidak hanya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal dan lingkungan, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai pemimpin dalam praktik perkebunan kelapa sawit yang bertanggung jawab secara global.

Adanya kesadaran dan komitmen yang kuat dari pemerintah serta partisipasi aktif dari semua pihak terkait, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengubah dinamika industri kelapa sawit menjadi lebih menguntungkan dan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan.

Kebijakan Pemerintah yang mendukung

Pemerintah wajib dapat memainkan peran kunci dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan. Ini mencakup regulasi yang ketat untuk melindungi lingkungan, termasuk hutan-hutan yang penting bagi konservasi biodiversitas dan mitigasi perubahan iklim. Langkah-langkah ini harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai di dalam lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam.

Partisipasi aktif dari masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi non-pemerintah (LSM) juga penting untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak terwakili dan didengar. Forum-forum dialog multi-pihak dapat memfasilitasi diskusi yang konstruktif dan solusi kolaboratif untuk tantangan yang dihadapi oleh industri kelapa sawit.

Peran petani juga sangat krusial dalam mengubah dinamika industri ini. Dukungan dalam bentuk teknis, pendidikan, dan pelatihan dapat membantu petani meningkatkan produktivitas mereka secara berkelanjutan, sambil memperhatikan prinsip-prinsip agronomi yang baik dan praktik pertanian yang ramah lingkungan.

Perusahaan perkebunan harus bertanggung jawab

Perusahaan perkebunan harus bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Mereka harus mentaati standar internasional dalam hal hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar. Pelaporan transparan mengenai praktik bisnis mereka akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pentingnya pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri kelapa sawit tidak hanya menguntungkan pemangku kepentingan ekonomi tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan sosial. 

Dengan mengintegrasikan keberlanjutan dalam setiap aspek pengelolaan industri ini, Indonesia dapat membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua yang terlibat, dari petani hingga lingkungan hidup, serta masyarakat luas.

-- Masri Sareb Putra